Judul Buku : Tuan Tanah Kawin Muda Hubungan Seni Rupa-LEKRA 1950-1965

Penulis       : Antariksa

Penerbit       : Yayasan Seni Cemeti

Tahun Terbit: 2005, Cetakan 1

Tebal Buku : 128 Halaman

  Kumpulan tuisan Tuan Tanah Kawin Muda Hubungan Seni Rupa-Lekra ditulis oleh Antariksa diterbitkan tahun 2005. Penelitian ini berfokus pada rentang waktu 1950-1965. Buku ini ditulis karena absennya tulisan seni rupa dengan pendekatan ekonomi - atau politik seni rupa pasca tahun ‘65 sehingga aktivitas seni rupa dianggap sebagai sesuatu yang tunasejarah, tunapolitik dan tunasosial. Dalam hal ini, politik memiliki peran yang dominan dalam mempengaruhi kesenian khususnya di tubuh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

  Judul buku dan cover buku diambil dari lukisan Djoko Pekik. Lukisan tersebut dihasilkan dari pengalaman Djoko Pekik saat praktik Turba (turun ke bawah). Pada halaman 62 diceritakan bahwa seorang petani bernama Pak Noye dirampas tanahnya oleh Haji Dawam Roji seorang tuan tanah yang menjabat sebagai ketua DPR. Dengan kekuasaannya, Haji Dawam Roji bermain merampas tanah-tanah wong cilik. Tidak secara kebetulan penulis buku memilih judul lukisan Djoko Pekik untuk dijadikan judul dan cover bukunya. Saya menduga penulis buku memiliki kesamaan idiologi dengan Djoko Pekik. Di awal buku dijelaskan posisi penulis dalam membangun argumentnya dengan mempertanyakan anggapan seniman kontemporer tentang estetika dan bukan estetika seni rupa Lekra.

  Lekra dideklariskan pada 17 Agustus 1950. Dibentuknya Lekra didasari pada anggapan gagalnya Revolusi Agustus. Kegagalan Revolusi tersebut merupakan kegagalan para pekerja  kebudayaan dalam membangun kebudayaan rakyat yang demokratis. Kegagalan itu menandakan bahwa kebudayaan kolonial dan feodal masih tetap langgeng yang membuat rakyat Indonesia bodoh, tertanam jiwa-pengecut, dan penakut sehingga kebudayaan tersebut menyebarkan watak lemah dan rasa inferior sehingga tidak berkemampuan untuk berbuat dan bertindak.

Menurut laporan Lekra, Menjambut Kongres Kebudajaan, pada tahun 1951 menyatakan bahwa Lekra memiliki 21 cabang di seluruh Indonesia. Memasuki '60-an, Lekra menjadi organisasi kebudayaan yang mapan. Pramoedya Ananta Toer pada tahun '63 menyatakan bahwa anggota Lekra jumlahnya lebih dari seratus ribu orang. Sesuatu yang membedakan seni rupa Lekra atau bukan yaitu pada kandungan idiologis dan cara produksinya. Dalam wawancara dengan Oey Hay Djoen di halaman 32 disebutkan bahwa Lekra itu lebih banyak seperti jaringan, tidak ada kartu keanggotaan dan tidak ada bayar iuran di Lekra. Lekra tugasnya lebih banyak mengkoordiansi, menghubungkan organisasi-organisasi yang sudah ada dan menawarkan hal-hal baru kepada mereka tanpa ada unsur paksaan.

Dari segi estetika Lekra mengacu pada realisme sosialis dan romantisme revolusioner. Lekra bersikap bahwa perjuangan kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat. Pada halman 52 perumusan pedoman gerak Lekra disebut prinsip 1-5-1 dengan berlandaskan asas politik sebagai panglima, menjalankan lima kombinasi, yaitu meluas dan meninggi, tinggi mutu idiologi dan tinggi mutu artistik, memadukan tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner, memadukan kreativitas individu dan kearifan massa, dan memadukan realisme sosialisme dengan romantik revolusioner dengan cara kerja turun ke bawah dengan menerapkan “Tiga sama” yakni kerja bersama, makan bersama, dan tidur bersama maksudnya pekerjaan yang sama, jenis makanan yang sama, dan kondisi atau adat tidur yang sama bukan berarti tidur bersama seperti pengantin baru.

  Menilik sepak terjang seniman Lekra di Yogyakarta, Affandi pernah terpilih menjadi anggota DPR yang dicalonkan oleh PKI dengan janji memajukan kebebasan berekspresi. Hal ini merupakan bukti bahwa seniman memiliki pengaruh yang cukup besar di Yogyakarta dan sekaligus seni tidak melulu masuk ke ranah estetik tetapi juga masuk ke ranah politik. Pada tahun '50an Kota Jogjakarta adalah kota kesenian terpenting di Jawa. Menurut Claire Holt pada tahun 1955 terdapat 74 organisasi yang terdadtar secara resmi. Pada halaman 16, Hesri Setiawan salah seorang tokoh penting Lekra berpendapat bahwa kota Yogyakarta telah bergeser dari kota politik menjadi kota budaya atau kota benteng kebudayaan nasional. Sejak dipindahkannya ibu kota ke Jakarta, Yogyakarta meninggalkan statusnya dari kota politik menjadi kota budaya dan sampai saat ini tumbuh menjadi kota pelajar.

Seni rupa Yogyakarta  pada saat itu didominasi oleh seniman Lekra. Menurut yang tertulis dalam buku mengenai perbedaan seniman Yogyakarta dan Seniman Bandung yaitu pedoman seniman Yogyakarta yang menganut seni untuk rakyat dan pedoman seniman Bandung seni untuk seni. Seni rupa Lekra menganut realisme sosialis sementara seniman-seniman di Bandung dianggap sebagai seniman antek kolonial yang menganut seni rupa abstrak dan formalis.

  Hesri Setiawan juga mengkritik seniman yang hanya menampilkan bentuk ketimbang isi. Pernyataan ini senada dengan istilah kambing berjenggot, yang berjenggot itu kambing maksudnya orang-orang ketika itu yang berambut gondrong, berewok dengan baju compang-camping yang dipengaruhi gaya Bohemian seniman '45 berpenampilan seperti itu agar disebut seniman. Jika dikontekstualkan hari ini bahwa beberapa orang yang berpenampilan yang sedemikian bedanya itu hanya semata-mata agar dianggap seniman tanpa disertai ilmu dan keahlian di bidang seni.

  Buku ini memberikan pemahaman bagi pembaca tentang bagaimana seni rupa yang dihasilkan Lekra dapat memberi kebermanfaatan bagi rakyat dan turut menghasilkan seni yang diproduksi dari hasil beleven dan meleven yaitu mengalami, menghayati dan ikut serta merasai apa yang dialami, dihayati, dirasai orang lain. Selain itu, buku ini juga menjelaskan hubungan Lekra dengan PKI, Soekarno, serta lembaga-lembaga kebudayaan termasuk kelompok-kelompok yang kontra dengan idiologi Lekra.

  Kekurangan buku ini ialah sedikitnya penjelasan mengenai seni rupa itu sendiri, lebih banyak membahas sejarah Lekra serta pengalaman pribadi dari anggotanya ketimbang menjelaskan gagasan-gagasan seni rupa berikut filosofisnya dari sudut pandang Lekra. Pembahasan seni rupa rasanya memiliki porsi yang sedikit. Isi buku juga hanya terpaku dengan persoalan pelukis tidak dengan jenis seniman lainnya seperti pematung dll. Selebihnya buku ini cukup berisi dan bahasanya mudah dimengerti. Buku ini cukup memberi nutrisi otak dan menyuntik semangat seniman untuk melawan tuan -tuan di sekitar yang suka merampas tanah.

Read More

Semua bermula pada aksi menyambut kedatangan kepala Kementrian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) di UGM. Peristiwa saya menghadang mobil ketika itu menjadi perbincangan luas. Ada yang menghujat saya habis-habisan dan ada sedikit juga yang memuji sikap saya itu. Kejadian itu melahirkan polemik antara Aliansi Mahasiswa UGM dengan Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (KM TETI) selaku empunya acara seminar yang mengundang penyelenggara negara. Aliansi Mahasiswa UGM terdiri dari lembaga-lembaga eksekutif fakultas di UGM termasuk juga BEM KM. Dalam menghadapi masalah tersebut BEM KM yang mengaku dirinya merepresentasikan mahasiswa UGM menyatakan sikap untuk tidak terlibat dan bersikap netral. Tentu pada saat itu saya sungguh kecewa berat atas sikap tersebut.

         Taufik, Menko BEM KM, menemui saya melalui bantuan Andi Menko Eksternal LEM FIB. Ia meminta saya agar meminta maaf. Saya akui, saat itu saya keras kepala, saya tidak mengaku diri saya bersalah atas sikap saya yang menuntut agar penyelenggara negara turun dari mobil untuk menemui mahasiswa di depan GSP. Kemudian, saya mengatakan kepada Taufik bahwa saya tidak akan pernah meminta maaf baik secara lembaga maupun secara pribadi kepada siapa pun.

Setelah itu, saya kaget bukan main. KM TETI mengeluarkan rilis yang begitu dahsyatnya membuat saya dan Hikari (Dema Fisipol) jadi cercaan banyak orang. Rilis sikap tersebut dibagikan sebanyak 2000+. Tak kurang dari itu, puluhan pesan teror saya terima sepanjang hari-hari itu. Gambar diri saya pun dipajang di rilis tersebut. Saya tidak bisa diam saja pada saat itu. Saya pun bertanya di grup Aliansi tentang sikap teman-teman. Semuanya diam. Oleh karena itu, secara personal saya menulis rilis panjang untuk klarifikasi tuduhan-tuduhan terhadap diri saya. Kemudian, saya menuliskan bahwa KM TETI seperti anak kecil, dan Aliansi sudah impoten.

      Seiring ramainya perbincangan masalah tersebut, akhirnya Kevin selaku ketua LEM FIB dan Andi membujuk saya untuk menemui teman-teman KM TETI. Akhirnya, kami pun menemui KM TETI untuk klarifikasi dan saling meminta maaf atas apa pun yang terjadi pada acara itu. Setelah berlalunya masalah tersebut, Aliansi UGM menyepakati untuk aksi lagi pada tanggal 2 Mei 2016 yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Aksi tersebut kembali membuat heboh UGM. Ribuan massa datang untuk ikut aksi. Liputan berita disiarkan oleh media-media besar seperti Net, RCTI, Metro TV, Tribune News, Kedaulatan Rakyat, dll. Sebelumnya, saya sudah memprediksi bahwa aksi 2 Mei akan demikian. Oleh karena itu, saya meminta bantuan teman-teman dari F. Filsafat seperti Fala, Bob, Anung untuk membuat spanduk besar bertuliskan "Revolusi Pendidikan". Spanduk itu saya pasang di depan gedung rektorat dengan Henry (Saspran 2012) dkk. Saya pikir, permasalahan UGM merupakan kulit saja dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada masalah besar di dunia Pendidikan kita, dan itu sudah saya tuliskan sebagian pada zine saya yang berjudul "Mahasiswa dan Pendidikannya".

Setelah aksi, sebagai menteri kajian strategis di LEM FIB saya heran, kenapa tuntutan aksi berakhir dengan negosiasi yang membuat tuntutan 2 Mei 2016 itu tidak terpenuhi sehingga 2 Mei tahun 2017 harus ada aksi lagi untuk menuntut janji tahun sebelumnya. Saya sebagai Korlap utama pada aksi tersebut juga sedikit heran ketika tuntutan-tuntutan tidak semua terpenuhi.

            

Sebelumnya, Audiensi 16 Mei 2016 di UC, Ali (Ketua BEM KM dari partai Bunderan) berbicara "di hadapan" mahasiswa. Dengan heroik ia mengatakan bahwa ia mengomandoi aksi 2 Mei. Pernyataan itu menyebabkan perpecahan di tubuh Aliansi Mahasiswa UGM. Karena itu, tuntutan-tuntutan mahasiswa dianggap oleh Pihak Rektorat bisa diselesaikan hanya dengan BEM KM karena dirasa sudah mewakili unsur mahasiswa. Setelah kejadian Ali itu, pasca 2 Mei tak ada jejak perlawanan lagi dari mahasiswa.

             

Menjelang akhir tahun 2016, BEM KM membuat polemik karena mengundang Jend. Gatot Nurmantyo untuk menjadi pembicara di suatu seminar. Pada Kongres Akhir Tahun, Ali dicecar habis-habisan oleh peserta sidang yang menolak undangan tersebut. Ali mengakui bahwa ia mengundang Gatot karena pesanan dari dosen. Tetapi, Ali tidak menyebutkan siapa nama dosen tersebut. Dengan gampangnya, Ali membatalkan seminar meski sudah ada ratusan pendaftar. Dari kejanggalan tersebut, saya melihat BEM KM sudah tercemar dan kotor! Masalah UGM belum selesai, tetapi malah patuh terhadap instruksi dan pesanan yang berbau politik itu.

              

Melihat tingkah BEM KM saya berpikir keras, ada apa sebenarnya BEM KM? Kenapa BEM KM ikut aksi 212 untuk memenjarakan Ahok? kenapa BEM KM sibuk mengurusi Perpu Ormas, UU Pilkada, dan hal-hal politis lainnya? Apakah BEM KM ini membawa suara partai politik tertentu? Atau suara mahasiswa? Kenapa mahasiswa UGM tak bisa bersatu dalam aksi-aksi tersebut?? Saya rasa BEM KM/KM UGM merupakan masalah makro dalam hubungannya antarmahasiswa di UGM.

        

Sedikit bercerita, sewaktu Satria (Ketua BEM 2015 dari Partai Bunderan) saya mengikuti aksi mengkritisi kinerja Bpk. Joko Widodo. Saya mahasiswa awam pada saat itu ikut dua kali aksi, pertama bersepeda ke Gembira Loka dan kedua aksi hujan-hujanan di Titik Nol KM YK. Saya melihat, kenapa mahasiswa yang ikut aksi orangnya itu-itu saja. Padahal, aksi yang diliput oleh media itu membawa nama BEM KM, sementara BEM KM mendaku bahwa dirinya merupakan suara yang mewakili mahasiswa UGM. Saya pun berpikir bahwa ini hanya aksi sekadar untuk aksi. Kurang lebih bagai aksi yang kebelet boker.

Saya mulai menyadari bahwa BEM KM bobrok. Dengan segala keresahan, saya membuat tulisan untuk BEM KM. Mempertanyakan keberadaan BEM KM di UGM. Apakah BEM KM bermanfaat bagi seluruh mahasiswa UGM? Apakah BEM KM benar-benar bersuara untuk kepentingan mahsiswa UGM bukan kepentingan partai politik?? Tulisan itu pun disambut heboh., ya mau gimana lagi, pada saat itu BEM KM benar-benar anti-kritik.

               

Menjelang pemilu, saya menyerukan kepada khalayak untuk memboikot Pemilwa dan BEM KM UGM. Saya didukung oleh teman-teman yang mendukung ide saya. Partai-partai mahasiswa pun mencoba membangun komunikasi, mereka adalah Alan (Ketua Senat), Stefan & teman-temannya dari partai Sayang Mama, Boulvard, dan Siti & Ketua dari Partai Srikandi. Segala kepentingan mendekati saya. Saya hanya berkata setiap ketemu dengan mereka, “Mari menggunakan cara masing-masing, saya dengan cara saya, kalian dengan cara kalian. Jika kalian mendukung Boikot, mari kita bekerja sama”.

Dalam gerakan Boikot saya dibantu oleh Josu, Jalu, Hikari, Agung, Estu, Bagas, Josardi, Ridwan, Ahnaf, Sultan, Panji, Wikan, dan teman-teman lainnya yang tidak semua bisa disebut di sini. Kami semua berusaha untuk mengubah KM UGM yang lebih baik, tetapi orang-orang yang kolot tersebut menyerang kami dengan sebutan "barisan sakit hati", dengan segala macam cara kotor untuk menggebosi gerakan Boikot yang mencapai 1000+ menuliskan boikot di surat suara. Mereka terus tidak peduli dengan data kami, dengan riset Ridwan yang teruji. Meski mereka adalah kita, tetapi tetap saja mereka berpikir bahwa kami adalah penganggu kekuasaan mereka. Saya sebut saja mereka ini KAMMI, Partai Bunderan serta koalisinya yaitu sebagian anggota HMI Teknik. Anggota KAMMI adalah orang-orang yang dominan di partai Bunderan dan BEM KM, di Senat? saya tidak mengerti, yang saya tahu saya tidak tahu apa kerjanya Senat Mahasiswa dan sumbangsih untuk mahasiswa UGM.

Perihal Boikot tahun ini? saya rasa sudah usai, secara pribadi saya mendukung teman-teman yang mendukung calon nomor 3, yaitu Obed. Apakah Obed ingin mengubah bentuk KM UGM setelah terpilihnya menjadi Ketua BEM KM? Saya hanya berharap bisa demikian. Saya percaya kepada kawan-kawan semua yang pernah ikut Boikot dan sekarang ikut serta memenangkan Obed di Pemilwa tahun ini (meskipun tidak semua). Saya yakin kawan-kawan bisa mengubah dari dalam. Semoga kawan-kawan tidak kalap mata, tidak lupa dengan kata-kata yang pernah keluar dari mulut kawan-kawan selama Kongres-kongres untuk mengubah KM UGM yang lebih baik.

Read More

Jum'at, 10 November 2017

Prof. Dr B.J Habibie sakit keras dan menyerah dari kehidupan setelah ditinggal oleh istrinya, Ainun. Ia terus larut dalam kesedihaan dan penyakitnya pun tidak kunjung sembuh. Suatu ketika ia disarankan oleh dokter pribadinya untuk menuliskan segala perasaannya, keluh kesah, dan hal apa pun yang menjadi beban bagi dirinya. Ia mengikuti saran dokter tersebut. Akhirnya ia menceritakan segalanya melalui tulisan. Ia menulis kisah-kisahnya saat bersama Ainun. Setelah dituliskan, Habibie merasa hidupnya lebih ringan dan penyakitnya kian sembuh. Ia kembali memiliki semangat hidup sehingga ia terus menulis dan menulis sampai kemudian menjadi sebuah buku yang berjudul Habibie dan Ainun.

Dalam kisah Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk karya Prof. Hamka terdapat tokoh bernama Zainuddin. Bagi yang pernah membaca novelnya atau menonton filmnya lebih mengerti betapa besar cinta Zainuddin kepada Hayati. Zainuddin pun sakit keras, jiwanya sakit, mentalnya terganggu setelah Hayati memilih untuk menikahi seseorang yang dijodohkan oleh orang tuanya. Hayati dapat membohongi dirinya sendiri tapi Zainuddin tidak bisa berupaya untuk melupakan segala kisahnya bersama Hayati. Kondisinya Zainuddin pun semakin parah sehingga pada suatu ketika datanglah seorang temannya yang memberi semangat dan siap menemani Zainuddin untuk merubah hidupnya yang layu karena dikhianati Hayati. Zainuddin pun memulai hidupnya kembali dengan menuliskan ceritanya berupa cerpen yang diubah nama tokohnya. Koran-koran memuat ceritanya dan menarik banyak pembaca. Kemudian, Zainuddin menuliskan kisahnya dalam bentuk novel. Bukunya laku keras, ia pun menjadi orang yang terkenal dan kaya raya.

Mungkin banyak kisah yang serupa, tetapi dua kisah nyata dan fiksi di atas menceritakan bukti bahwa menulis merupakan obat kesedihan. Menulis dapat menyembuhkan penyakit hati sehingga semangat hidup dapat diperoleh kembali. Jika aku merasa tidak ada teman berbicara atau teman yang cocok untuk membicarakan persoalanku mungkin menulis merupakan media alternatif bagiku. Sekali pun ada teman bicara tetap saja aku belum merasakan kebebasan bercerita selain dari menuliskannya. 

Oleh karena itu, untuk ke depannya aku akan mencoba untuk menuliskan peristiwa hidup yang membuat pikiranku terganggu dalam bentuk cerita sederhana dan ringan dibaca. 

Read More

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-dikti) tidak berhenti berusaha menciptakan perubahan yang lebih baik bagi Perguruan Tinggi Negri (PTN) di Indonesia. Namun dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terkesan hanya disibukan persoalan birokrasi dan sekadar menggota-ganti sistem kurikulum saja ketimbang fokus terhadap permasalahan biaya kuliah yang semakin tahun kian mahal. Oleh sebab biaya kuliah yang mahal, masyarakat pun semakin sulit menjangkau akses pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Setiap tahun PTN hanya menerima sekitar 16% dari pendaftarnya. Kemudian daripada itu, menurut data beberapa tahun silam, pembiayaan untuk program bidikmisi dari 152.097 yang mendaftar hanya 31.908 mahasiswa saja yang diterima. Terjadi persaingan ketat untuk mendapatkan pendidikan gratis dan bermutu. Faktor utama pendorong orang-orang mendaftarkan dirinya ke PTN adalah biaya yang lebih murah dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Akan tetapi, faktanya sekarang ini banyak PTN memasang tarif tinggi menyamai PTS bahkan ada yang melampuinya dengan alasan menyesuaikan harga pasar.

Pilihan bagi orang-orang yang tidak diterima PTN pun terbagi dua, sebagian memilih masuk PTS dengan biaya yang cukup mahal, sebagiannya memilih bekerja karena tidak sanggup membayar biaya kuliah. Ini menjadi persoalan negara ketika mayoritas kursi di PTN diisi oleh kalangan yang mampu secara ekonomi saja bukan yang lebih mampu secara kapasitas kemampuan akademik. Kampus lebih memikirkan sumber-sumber keuangan kampus ketimbang masalah ketimpangan di kampus itu sendiri. Orientasi pendidikan menjadi bergeser dari cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa ke arah menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang menghasilkan profit laba.

Beberapa langkah untuk mewujudkan biaya kuliah gratis di PTN adalah sebagai berikut. Pertama, memangkas anggaran kementerian yang terbukti boros, kemudian setiap anggaran kementrian yang diajukan perlu ditimbang ulang dari segi urgensinya terhadap kepentingan rakyat, contohnya mengurangi anggaran di Kementrian Pertahanan dan Kementrian Agama yang mendapat anggaran lebih tinggi ketimbang anggaran Kemendikbud dan Kemenristek-dikti. Kedua, membuat kebijakan pajak untuk pendidikan bagi perusahaan-perusahaan sebagai pengganti dari CSR yang kerap lebih mengedepankan kepentingan perusahaan. Ketiga,  membangun gerakan yang diisi oleh mahasiswa, buruh dan tokoh-tokoh intelektual untuk mewujudkan biaya kuliah gratis.

Anggaran untuk pendidikan harus lebih diutamakan, hal yang sangat dibutuhkan masyarakat ketimbang dua kementrian tersebut. Oleh karena itu, menaikan Anggaran yang berfokus pada subsidi biaya kuliah itu lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia ketimbang hal-hal yang tidak jelas dianggarkan oleh kedua kementrian tersebut. Seperti pengadaan helikopter dan Al-Qur’an yang dikorupsi akhir-akhir ini. Hal tersebut menunjukan bahwa sebagian anggaran yang diterima kedua kementrian tersebut dapat dialihkan ke Kemenristek-dikti. Perlu ditekankan bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak lain dan tidak bukan khusus untuk mensubisidi biaya kuliah agar gratis serta untuk keperluan penunjang pendidikan itu sendiri seperti fasilitas dan sebagainya, bukan untuk persoalan persoalan administratif lainnya sehingga dapat dirasakan langsung dampaknya kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil.

Pajak utuk pendidikan yang ditarik dari perusahaan ini perlu diwacanakan sebab pendapatan pajak negara yang ditarik dari perusahaan-perusahaan cukup tinggi jumlahnya. Sumber pembiayaan inilah yang akan mendukung biaya kuliah gratis di seluruh PTN di Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan di negara Chile tahun 2016 silam. Kebijakan yang diterapkan merupakan implementasi tuntan masyarakat Chile dalam mewujudkan free education yang melawan neoliberalisasi ranah pendidikan di Chile. Kesuksesan perjuangan pemuda di Chile untuk menggratiskan pendidikannya perlu kita tiru untuk melangkah kedepan agar terwujudnya pendidikan gratis di Indonesia. Di samping itu, dengan semangat yang sama, negara sudah menerapkan “Pajak Dosa” bagi perusahaan-perusahaan rokok dalam menyiasati defisit anggaran BPJS. Negara rugi karena harus menanggung biaya perawatan yang membengkak dari penderita penyakit yang disebabkan rokok. Sudah semestinya juga negara menerapkan pajak untuk pendidikan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Kemudian, membentuk gerakan pendidikan adalah kunci untuk mendorong perubahaan yang diinginkan. Selama ini pergerakan mahasiswa hanya berpangkal pada gerakan moral yang senantiasa meributkan persoalan-persoalan elit politik semata. Begitu juga dengan serikat-serikat buruh terpecah belah satu sama lain sebab terbenturnya kepentingan-kepentingan partai politik yang berkoalisi dengan aktor-aktor di serikat buruh tersebut. Lebih buruknya, di kalangan akademisi sendiri sibuk berpolitik serta mengeluarkan kebijakan cenderung berpihak pada pemodal dan mekanisme pasar yang tidak pro rakyat kecil. Dalam hal ini, membentuk gerakan pendidikan yang besar merupakan strategi untuk mewujudkan kedua solusi yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, mewujudkan biaya kuliah gratis tidak hanya sekadar angan-angan, akan tetapi cita-cita luhur yang terus diperjuangkan.

Read More

 

Hardiknas dan Pedagogi Pembebasan

Oleh: Syahdan Husein

      Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar, namun hal tersebut masih amat jauh bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam menempuh pendididkan tinggi. Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ditetapkan sesuai dengan tanggal kelahiran sang pelopor  pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 2 Mei 1889. Institusi yang berkaitan dengan pendidikan setiap tahunnya menyelenggarakan upacara bendera dalam menyambut Hardiknas. Selama ini upacara bendera sebagai formalitas saja, sekadar seremonial yang diisi oleh pidato-pidato motivasi-renungan ketimbang suatu aksi yang menunjukan keseriusan untuk mengarahkan pemerataan akses pendidikan secara nasional.

   

      Tujuan pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara yaitu membentuk manusia merdeka berdasarkan keselarasan kemerdekaan individu dan kepentingan kolektif dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan dan ideologi seseorang. Kemerdekaan tersebut tidak pula membenarkan kesewenang-wenangan manusia terhadap manusia lain dan suatu bangsa terhadap bangsa lain yang menjadi sumber feodalisme dan kapitalisme. (Baca: Moh. Said dalam Pusara 1963). Kebebasan individu demi kepentingan kolektif adalah suatu tujuan untuk membebaskan yang lainnya dari kurungan tindakan pembodohan the upper class kepada the lower class. Dengan demikian, kecerdasan dan kebutuhan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan segelintir golongan.

   

      Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada kelompok usia 24 tahun, penduduk perkotaan melanjutkan pendidikan tinggi sebesar 25,98 persen sementara di pedesaan hanya 10,95 persen, angka ini menunjukan baru sebagian kecil penduduk yang mengenyam jenjang pendidikan tinggi. Artinya, negara belum berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertera dalam UUD 1945. Menurut Koran kompas dengan judul “Pendidikan Kunci Daya Saing“ (2/5/2017) redaksi kompas menulis, bahwa: “Indonesia menempati urutan ke-110 dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu dibentuk dengan berdasarkan indikator angka harapan hidup, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator kedua dan ketiga berhubungan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan”. Indonesia juga berada di posisi tingkat literasi paling buruk dalam survei komptensi dewasa atau Programme for the International of Asseessment of Adult Competencies (PIACC) tahun 2016. Hal tersebut mencerminkan betapa gagalnya kebijakan pendidikan beberapa dekade di Indonesia.

   

      Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, misi Nawa Citanya menargetkan Revolusi Karakter Bangsa melalui Pendidikan. Akan tetapi, bertepatan dengan momentum Hardiknas, mahasiswa dan tenaga pendidik/dosen melakukan aksi demonstrasi dengan pelbagai tuntutan yang berbeda-beda di masing-masing kampus seperti UGM, UI, UB, UNPAD, UNSOED UPN-YK, UNS, UMY, UNMUL, UNAND, UNM,  dan aliansi-aliansi di kota-kota besar seperti Semarang, Medan dan Makasar. Sepanjang bulan Mei, hal serupa terjadi di Untirta, Politeknik Negri Bandung, UIN Jakarta dan UNJ. Secara bersamaan mereka mengangkat wacana Revolusi Pendidikan dan tolak komersialisasi pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan di Indonesia sedang bermasalah.

   

      Faktor-faktor penting yang mendukung gagalnya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu peran pendidik dan kebijakan neoliberal. George Orwell dalam Mereka yang Tertindas menuliskan “Seorang pendidik adalah orang yang menolak untuk memerkosa nuraninya sendiri”. Seorang pendidik lebih mengutamakan nuraninya ketimbang mengutamakan yang lainnya. Asumsi yang berkembang sekarang ini bahwa seseorang menjadi guru hanya ingin mengejar staus PNS. Begitu juga dengan dosen di perguruan tinggi, mereka kerap disibukan dengan proyek-proyek untuk keuntungan dirinya semata. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa pedagogi pembebasan (liberative pedagogy) adalah kunci untuk merubah kondisi buruk yang terjadi pada bangsa kita. Pedagogi pembebasan dapat dijadikan sebagai titik temu bagi pendidik dan peserta didik demi mewujudkan Revolusi Pendidikan Indonesia ke depan.

   

      Mengutip Greene dalam Irawan (2017) “The capacity to invent vision of what should be and what might be in our deficient society, on the street where we live, in our school”  menurut Irawan, Pedagogi pembebasan adalah salah satu penompang penting bagi tumbuh suburnya kebebasan akademik sebuah conditioned freedom (kebebasan yang terkondisi). Pedagogi pembebasan haruslah berakar pada pembentukan imajinasi sosial yang baru, yang lebih manusiawi, lebih adil. Rasionalitas kritis tetap memiliki fungsi untuk mendobrak narasi versi yang dominan dan mengubahnya dengan narasi baru sebagai dasar acuannya. Jadi, Perlu adanya perspektif baru dalam pendidikan kita saat ini, tidak melulu befungsi untuk mencari kerja, kerja dan kerja.

   

      Hal yang terjadi menurut Donoghue, perguruan tinggi lebih tergerak untuk masuk pada pragmatisme menjawab kepentingan dunia usaha. Patokan lulusan ideal adalah seberapa cepat dan seberapa besar persentase terserapnya lulusan di pasar kerja. Perguruan tinggi melulu dipahami sebagai tenaga bagi mobilitas sosial. Cita-cita pendidikan humanis (liberal) yang sangat kuat sejak abad pertengahan mulai dipertanyakan secara serius ketika kriteria keberhasilan adalah efficiency and cost effectiveness. Universitas tak lagi malu-malu menyebut diri sebagai korporasi. Hal tersebut menurut Irawan menjadikan pendidik berpikir dua kali untuk mengangkat isu-isu kontroversial di ruang kelas. Hal ini pula menyebabkan sensor yang sebelumnya berada ruang kelas (administrasi, negara, agama), sekarang sensor itu berada di dalam diri (self-censorship) pendidik. Di samping itu, pedagogi pembebasan yang dikatakan Freire dkk. dalam Irawan, membawa peserta didik ke dalam inti realitas, terlibat dengan realitas secara kritis untuk mencari akar-akar ketidakadilan dan penindasan, dan terutama membiarkan diri dibasuh oleh realitas historis sehingga perjumpaan dengan realitas akan membentuk visi mereka tentang kehidupan dan hidup bersama dalam komunitas.

   

      Dilts berpendapat, bagi kalangan pendidik orang dewasa yang berkepentingan untuk melakukan aksi pembebasan, tidaklah cukup ia mendatangkan “lahan” atau “kebutuhan-kebutuhan yang terungkap”: ini hanya satu titik awal untuk mengetahui sebab-sebab utama akan kebutuhan persoalan itu. Persoalan-persoalan kemanusiaan sedapat mungkin kita lihat dalam dimensi yang baru, dan kemudian dikaitkan dengan persoalan-persoalan rakyat yang lebih luas sebagai awal dari sebuah analisis yang lebih luas untuk melakukan aksi. Dengan demikian, ketidakadilan, kebodohan dan kemiskinan, yang terjadi secara struktural di Indonesia perlu dilihat dari sudut pandang yang mutakhir dan mampu membentuk paradigma baru bagi pendidikan Indonesia yang membebaskan, bukan hanya sekadar alat mobilitas sosial.

   

      Menurut Freire struktur institusi pendidikan merupakan sarana dan alat sangat strategis untuk mempertahankan dan menyebarluaskan penindasan kognitif. Hal itu nampak, antara lain, dalam hubungan pendidik-pesertadidik yang searah dan otoriter, cara mengajar yang monologis, bahan pelajaran yang tidak menanggapi situasi rakyat tertindas, melainkan disampaikan seperti barang-barang jadi, dan sebagainya. Hal ini mematikan daya kritis dan imajinasi peserta didik baik dalam proses ajar-mengajar maupun di kehidupannya. Selaras dengan apa yang dianggap oleh Freire sebagai kebudayaan bisu.

   

Freire berpandangan bahwa “Kebudayaan bisu” menciptakan mekanisme sosial-psikologis yang terjadi pada rakyat kecil disebabkan dan dilestarikan oleh struktur penindasan. Penindasan itu meresapi keseluruhan hidup rakyat kecil sampai pada akar-akarnya. Kesadaran dan mental rakyat kecil pun telah diperbudak dan dipalsukan oleh semboyan-semboyan dan ideologi kaum penindas. Rakyat kecil seolah-olah melihat dirinya sendri dengan kaca mata kaum penindas, artinya sesuai dengan cara pengelihatan serta kepentingan-kepentingan golongan elite yang akan condong membenarkan situasi apa adanya (status-quo). Sebagai legitimasi, misalnya, orang kecil dicap sebagai tradisional, terbelakang dan bodoh, sebagaimana tadi sudah disinggung, sedangkan kekayaan orang gede didalihkan sebagai imbalan prestasi mereka. Dengan demikian, rakyat tertindas tidak sanggup lagi untuk menyadari keadaanya yang sebenarnya dan oleh sebab itu juga tidak dapat mengubahnya (Muller, 1980).

PERISTIWA PERGOLAKAN PENDIDIKAN

      Peristiwa pergolakan pendidikan pernah terjadi di negara Australia, Inggris, Belanda, dan yang cukup besar adalah Chile. Pada tanggal 21 Agustus 2014, puluhan ribu pelajar dan buruh di kota Santiago turun ke jalan untuk menuntut free education. Para pelajar dan buruh berhasil memperjuangkan biaya kuliah gratis pada tahun 2016. Sejarah peristiwa besar yang lebih lama adalah gerakan Mei 1968 di Perancis. Aksi menduduki kampus diprakarsai oleh pelajar dan diikuti mogok buruh. Menurut Jean Couteau, peristiwa tersebut telah berhasil menelanjangi masalah-masalah zaman dan melahirkan sebagian yang cukup besar dari pemikiran-pemikiran modern Perancis. Universitas di Perancis seperti Strasbourg, Nannterre dan Sorbone menjadi otonom pasca Mei 1968. Khususnya dalam ranah pendidikan, gerakan Mei 1968 mewariskan tiga hal, yaitu hubungan dosen-mahasiswa yang lebih baru dan lebih sehat; otonomi lokal dalam ukuran tertentu pada tingkat fakultas dan universitas provinsi; pengikutsertaan mahasiswa secara luas dalam merencakan dan menjalankan studi mereka.

   

Peristiwa reformasi juga terjadi di Indonesia pada gerakan Mei 1998. Gerakan reformasi berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto yang otoriter dan koruptif. Salah satu perubahan yang terjadi dalam pendidikan yaitu universitas menjadi otonom pasca Mei 1998. Gerakan Mei di Perancis dan di Indonesia telah berhasil membebaskan universitas dari cengkraman intervensi otoritarian dan lebih demokratis dalam menentukan segala kebijakan di  kampus. Akan tetapi, melihat kondisi terkini, otonomi kampus di Indonesia dirasa hanya menggantikan posisi pemerintah yatitu sebagai pihak penekan daya kritis dan imanjinasi, dibuktikan dengan banyaknya kasus pemberian surat peringatan kepada mahasiswa dan kasus keputusan rektor men-droup out mahasiswa yang mengkritisi kebijakannya, bahkan yang terkini adalah kasus salah satu dosen UNJ yang menulis kritik berjudul “Wajah Kampus Mulai Bopeng?” dilaporkan ke polisi oleh rektor UNJ beberapa waktu lalu. Hal ini terlihat bagaimana kebebasan berpendapat tidak dapat terjamin di institusi pendidikan setingkat perguruan tinggi.

      Peristiwa Mei—Juni 1968 di Perancis telah menyadarkan banyak kaum intelektual tentang hakekat keilmuan yang perlu dikembalikan kepada kepentingan rakyat bukan ilmu untuk ilmu. “Di sini, imajinasi berkuasa” adalah coretan yang tertulis di tembok-tembok fakultas sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang represif, bahkan muncul istilah “dilarang untuk melarang” adalah salah satu slogan kunci yang tertulis di tembok-tembok Unversitas Sorbonne. Peristiwa reformasi di Indonesia tidak terjadi seperti apa di Prancis, negara serta kaum intelektual cenderung mendukung arah kebijakan pendidikan yang neoliberal dan tindakan-tindakan represif terhadap peserta-didik di sekolah dan kampus.

   

      Menurut Darmaningntyas, neoliberal memandang peserta-didik sebagai modal manusia (human capital), disiapkan sebagai calon pekerja yang harus dibekali keterampilan sebagaimana dibutuhkan dunia kerja. Dengan upaya neoliberalisasi yang dilakukan pemerintah di bidang pendidikan, peran negara dalam pembiayaan pendidikan pun terus didorong dan diperkecil dan bahkan dihilangkan, sedangkan peran perusahaan (korporasi) diperbesar. Dalam hal ini, Indonesia adalah salah satu negara yang menanda-tangani perjanjian World Trade Organization (WTO) yang turut serta mengikuti Kesepakatan General Agreement on Trade in Service (GATS) di mana pendidikan ditetapkan sebagai barang yang dapat diperjual-belikan dalam pasar global. Setelah itu mengeluarkan UU. No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal di era Presiden Susilo Bambang Yudiono (SBY) dan menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing. Hal ini menurut Darmaningntyas adalah bentuk korporatisasi pendidikan dan menggeser paradigma ilmu pengetahuan menjadi komoditas sehingga menshahihkan komersialisasi yang kapitalistik.

   

Darmaningtyas juga berasumsi, semulanya masyarakat berharap agar reformasi politik akan membawa perbaikan pada sistem maupun praksis pendidikan nasional. Akan tetapi, sampai saat ini ternyata kondisinya tidak berubah, malah semakin kompleks. Upaya untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang mencerdaskan dan sekaligus membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan kesengsaraan itu dapat terwujud, manakala institusi pendidikan nasional tidak terlalu banyak dibebani oleh pelbagai program titipan, termasuk di dalamnya indoktrinasi ideologi dan politik untuk kepentingan penguasa maupun kaum agamawan, serta menompang kebutuhan industri dalam negri. Pendidikan sungguh-sungguh harus dibuat netral dari segala unsur kepentingan politik dan pasar.

      Dengan demikian, pedagogi pembebasan perlu digaungkan kepada setiap pendidik dan peserta didik yang sadar akan kondisi buruk pendidikan anak bangsa saat ini. Demi terciptanya kemajuan, keadilan dan kesejateraan, class struggle dan struggle in class perlu dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dan peserta didik. Menurut Lubis, hal yang prinsipal dari fungsi pendidikan adalah agar manusia itu bisa mengenali dirinya, sebagai subyek bukan obyek. Keberpihakan pendidikan pada the upper class seperti yang terjadi sekarang jelas tidak manusiawi dan lebih dari itu adalah suatu kejahatan (crime). Oleh karena itu, Hardiknas seharusnya tidak melulu sekadar upacara seremonial yang formalitas semata, tetapi kita jadikan momentum perjuangan untuk mengembalikan pendidikan Indonesia yang semakin neolib kepada cita-cita luhur yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan melepaskan diri dari cengkraman kapitalisme. Perlunya juga bagi pendidik dan peserta didik untuk memperjelas posisi keberpihakannya demi mewujudkan Revolusi Pendidikan sebagai jalan pembebasan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmaningtyas. 2015. Pendidikan yang  Memiskinkan. Malang: Intrans Publishing.

Darmaningtyas. 2014. Melawan Liberalisasi Pendidikan. Malang: Madani.

.

Dilts, Russ. 1986. “Latihan: Menyekolahkan Kembali Masyarakat” dalam Majalah Prisma.

Jakarta: LP3ES.

Irawan, Paulus Bambang. 2017. “Kebebasan Akademik, Pedagogi Pembebasan, dan Narasi

Sosial” dalam Majalah Basis. Jakarta: Yayasan BP Basis.

Lubis, T. Mulya. 1980. “Pendidikan untuk Apa?” dalam Majalah Prisma. Jakarta :LP3ES.

Muller, Johannes. 1980. “Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan Manusia dari Cengkraman

Kemelaratan?” dalam Majalah Prisma. Jakarta: LP3ES.

Said, Mohammad. 1963. “Dua Mei, Hari Pendidikan Nasional” dalam Majalah Pusara.

            Yogyakarta: Persatuan Taman Siswa.

Seale, Patrick & McConville, Mauren. 2000. Pemberontakan Mahasiswa Revolusi Prancis, Mei

 1968. Yogyakarta: Yayasan Litera Indonesia.

.

Read More

Njoto adalah seorang politikus, publisis dan budayawan yang termasyhur pada era ‘60an. Ia lahir di Jember, Jawa Timur. Tentu bukan tidak beralasan penulis memilih Njoto sebagai tokoh yang penulis kagumi. Beberapa hal mengenai dirinya dapat diketahui dari beberapa artikel majalah, website, dan buku biografinya yang diterbitkan KPG dan Marjin Kiri. Satu ditulis oleh wartawan Tempo dan satunya adalah skripsi yang disusun oleh mahasiswa sejarah UI  sebagai penunjang syarat gelar S1 nya.

Njoto lahir di Jember pada tanggal 17 Januari 1927 di era kolonial belanda. Ia terlahir dari keluarga kelas menengah di daerah Besuki, di ujung timur jawa yang subur. Bapaknya bernama Rustandar Sosrohartono seorang  pedangang batik dan jamu, sementara ibunya Maslamah seorang pemborong yang mempunyai rumah berlantai tiga. Bapaknya seorang anggota Partai Komunis di Surakarta pada tahun ‘20an, menduduki jabatan sebagai sekertaris agitasi propaganda (Agitprop) di OsC PKI Bondowoso, dan meninggal akibat pemenjaraannya di Kaliosok.

Njoto mengenyam pendidikan formal pertamana di Hollandsche-Indlandsche School (HIS). Setelah lulus dari HIS ia bersekolah  di Meer Uitgerbreid Lagere Onderwijs (MULO)  Jember. Setelah itu Ia pindah bersama adiknya ke Surakarta dan tinggal di rumah kakek dari ayanya. Sabar Anantaguna salah seorang kawan satu sekolahnya mengatakan bahwa Njoto sudah pandai menulis sejak itu. Dengan demikian Njoto dipilih oleh gurunya sebagai ketua kelas. Tampilan Njoto pun lebih rapih ketimbang Sabar sebab Njoto lahir dari keluarga yang berkecukupan.

Njoto memiliki semangat yang bagus untuk mempelajari sesuatu hal, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Njoto mempunyai keberanian dalam sejarah  perjuangan. Disaksikan kerabatnya, Jusuf Ishkak, ia pernah menjabat sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta dari perwakilan PKI Banyuwangi, dan ia memalsukan tahun kelahirannya jauh lebih tua agar dapat diterima. Dengan keberaniannya pula ia berhasil menjadi Mentri Negara di kabinet terakhir Soekarno.

Njoto disebut oleh Harbert Feith sebagai seorang solidarity maker, seorang penggerak solidaritas. Ia banyak menyerukan pembacanya untuk melakukan hal baik, seperti Turun ke Bawah (Turba). Turba menunjukan rasa solidaritas atas sesama seperti slogan yang dibuatnya yaitu  ‘sama rata sama rasa’ atau hubungan  “tiga sama” bekerja bersama, makan bersama, dan tidur bersama.” Ini menunjukan watak Njoto yang konkret dalam membangun perjuangan bersama dan belajar dari massa. Seperti apa yang ia katakan dalam pidatonya. “… kita harus selalu belajar sebagai seorang murid kecil, dengan rendah hati belajar dari mereka-mereka yang mendahului kita, belajar dari sahabat-sahabat di luar negri, dan yang terpenting belajar selalu dari masa,beguru kepada masa.”

Dalam bukunya yang berjudul Marxisme Ilmu dan Amalnya tertulis “Kita melancarkan gerakan turun ke bawah tidak dan tidak pernah menggurui massa” tegas Njoto. Mengenai ini Njoto dapat dikatakan sebagai orang yang tidak sombong dan menganggap diri sendiri tidak lebih baik dari yang lain. Ia menyarankan kepada kawan-kawan agar belajar kepada petani, buruh pabrik, kaum pekerja yang disebut proletariat. Dari situ setiap orang bisa merasakan langsung setiap peristiwa dan perasaan yang dialami oleh proletariat.

Banyak nilai tauldan yang dapat ia berikan bagi manusia dan kemanusiaan, baik di bidang politik, budaya dan perwartaan. Ia salah satu pendiri Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), dan Menjadi Pimpinan Redaksi (Pimred) Koran Harian Rakyat pada tanggal penghujung Oktober 1953 menggantikan posisi Siauw Giok Tjhan. Harian Rakyat adalah salah satu Koran dengan oplah terbesar pada zamannya, yaitu lebih dari 30.000 eksemplar.

Njoto seorang polyglot, Ia gemar membaca sejak kecil. Menurut Marx “Bahasa asing adalah senjata dalam perjuangan hidup.”.  Ia banyak membaca literatur dari bahasa-bahasa yang diterjemahkan ke bahasa inggris. Dari Belanda seperti Annie Romien Verschoor, Van Blankensetein , Multatuli. Dari Uni Soviet seperti Anton Chekhov, Nikolai Ostrovski, Vladimir Mayakoski, Boris Pasternak, Fyodor Dostoyevski, Leo Tolstoy, Maxim Gorki, Mikhail Sholokov, Nikolai Gogol, Vissarion Byelinski, Alexander Sergeyvits Pushkin. Dari Cekoslowakia seperti Julius Fucik, Peter Besruc, Jaroslav Hasek,  Jaroslav Seifret, Karel Capek, Josef Svatopluk Machar, S.K Neumann, Jiri Wolker, Josef Hora. Dari Prancis, Lois Aragon, Honore de Balzac, Roiger Vailland, Albert Camus, Romain Rolland, Jean Paul Sartre. Dari Denmark seperti Martin Anderson Nexo, Hans Cristiann Andersen. Dari Italia seperti Ignazio Silone. Dari Cile seperti Pablo Neruda. Dari Turki seperti Nazim Hikmet. Dari Indonesia seperti Idrus, Sitor Situmorang, Hamka, Pramoedya Ananta Toer, Utuy Tantang Sontani. Selain membaca banyak buku dari belahan dunia lainnya Njoto juga menerjemahkan beberapa puisi dari penyair dunia seperti L.P.J Braat dari Belanda, Joe Wallace dari Kanada, Tien Yi dari Tiongkok, Walt Whitman dari Amerika Serikat, Musa Jalil penyair etnis Tartar, Martir Carter dari Guyana, Samuel Marshak, Vladimir Mayakovski dan Alexei Surkov dari dari Uni Soviet. Njoto juga menerjemahkan karya puisi tokoh besar seperti Karl Marx, Mao Zedong dan Ho Chi Minh yang jarang diketahui khalayak.

Di usia remajanya Njoto piawai memainkan biola dan saksofon. Ia senang bermain musik dan sempat membentuk grup band. Sebagaimana pada remaja umumnya ia menikmati masa mudanya dengan ber-eksperiment di bidang seni. Ia membentuk grup suara putri, yang berisi empat penyanyii remaja, salah satunya adalah Windarti dan Njoto sebagai pemetik gitarnya. Penampilan Njoto necis, ia senang menulis puisi yang puitis tidak melulu tentang perjuangan rakyat dan kaum tertindas. Ia sering mengunjungi pameran karya seni lukis bersama kawan-kawannya di waktu senggang. Selain itu ia pintar bergaul. Diakui bahwa bakatnya dalam bidang tulis menulis lebih menonjol dibanding dalam bidang olahraga.

Ia berkenalan dengan Marxisme  lewat buku-buku yang menjadi penuntun jalan hidupnya. Ia memilih sosialis sebagai idiologinya. Dari awal ia masuk Partai Komunis Indonesia (PKI) di lingkup kecil daerahnya, perlahan-lahan ia menjadi sosok yang diperhitungkan dan mengisi lembar sejarah perjalanan PKI dan perjuangan revolusi Indonesia, tidak terkecuali dengan Harian Rakyat tempatnya ia berdialektika.

Njoto membenci Amerika Serikat dan Belanda bukan karena bangsanya, tapi karena idiologi yang dianut bangsanya. Karena Marxisme ia menjadi anti-imperialisme, anti-feodalisme, anti-kapitalisme dan anti Exploitation del’homme par l’homme. Marxisme mempunyai tiga bagiannya yang tidak terpisah-pisahkan satu sama lain. Yaitu ajaran-ajaran tentang: ekonomi politik, falsafat dan sejarah.

Dalam gagasannya ia menyampaikan bahwa “Politik adalah Panglima” Politik bisa hidup tanpa budaya namun budaya tidak bisa hidup tanpa politik, pernyataanya di Kongres Nasional Lekra 1951 “politik sebagai panglima”.”tanpa politik sebagai panglima, perkembangan kebudayaan pada umumnya dan sastra pada khususnya tidak bakal tahu tugas dan gariss yang harus ditempuh, bisa terjadi demam kegiatan, tapi kenyataan akan merupakan gerakan tanpa kemajuan.”. Namun dari sudut pandang sosialisme bahwa di lapangan politik haruslah berarti kekuasaan di tangan rakyat. Ini merupakan terapan dari demokratis substansial yang mana segala keputusan dan kebijakan dibentuk oleh rakyat untuk rakyat dan kembali kepada rakyat bukan dari sistem perwakilan-perwakilan yang berlaku sebaliknya. Seperti yang dituliskan Yongky Karman di Koran kompas (10/4) Tingkat demokratis suatu bangsa tidak hanya diukur dari tingginya partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dari politik kewarganegaraan dalam praktik. Jadi, apa yang dimaksud Njoto adalah demokratik dalam bentuk sosialisme sejati.

Njoto menandaskan bahwa “dalam sosialisme manusia bekerja menurut kemampuannya dan mendapat menurut prestasi atau hasil kerjanya” artinya masyarakat sosialis itu nihil penindasan masyarakat tanpa exploitantion del’homme par l’homme. Menanggapi kemunculan banyaknya versi sosialisme seperti sosialisme a la Indonesia sosialisme a la Tiongkok, sosialisme a la Arab, sosialisme a la Kuba dll. Njoto menolaknya sebab sosialisme dimanapun berada ia tetap sosialisme dan itu yang dinamakan sosiialisme sejati.

Sosialisme adalah suatu susunan sosial atau sistem masyarakat yang berdasarkan pemilikan bersama atas alat-alat produksi. Penulis minta perhatian: alat-alat produksi. Jadi, bukan atas meja-kursi, buku-buku, tempat tidur, sepeda, dan sebagainya. Dalam sosialisme proses produksi berlangsung secara sosial, demikian pun hasil-hasilnya dikenyam secara sosial. Ini berarti bahwa sosialisme itu bukan kapitalisme yang produksinya berlangsung sosial (kalau tidak ada kaum buruh yang banyak itu tidak akan ada produksi kapitalis!) tetapi hasil-hasilnya masuk ke kantong si kapitalis saja, jadi asosial. Sosialisme tidak boleh disederhanakan menjadi “sama rata sama rasa,” di mana orang yang bekerja berhak makan dan orang yang tidak bekerja juga berhak makan, atau di mana si rajin mendapat persis sama dengan si malas. Sebaliknya, dalam sosialisme hanya yang bekerjalah yang berhak makan, sedang yang tidak bekerja tidak berhak atas makan. Begitu pun, si malas tak akan mendapat sebanyak si rajin. Kian rajin akan kian banyaklah pendapatannya. Seperti dikatakan oleh Karl Marx: Dalam sosialisme manusia bekerja menurut kemampuannya dan mendapat menurut prestasi atau hasil kerjanya.” Pendeknya, sosialisme adalah masyarakat tanpa exploitation de l’homme par l’homme, tanpa pengisapan oleh manusia atas manusia, seperti berulang-ulang dinyatakan oleh Bung Karno. (Njoto, 1962:52)

Barang siapa membaca kumpulan karangan Marx, tahulah dia bahwa Marx bukan hanya besar perhatiannya pada soal-soal masyarakat, tetapi juga besar perhatiannya pada soal-soal ilmu alam pada umumnya, pada matematika, pada biologi. Tetapi sebagian sangat terbesar dari waktunya digunakannya untuk penyelidikannya di lapangan ekonomi. Karya utamanya yang menumental itu, Das Kapital, adalah hasil pekerjaan selama empatpuluh tahun. Bung Karno menulis tentang marxisme ketika berusia 32 tahun, “walaupun teori-teorinya sangat sukar dan berat bagi kaum pandai, maka amat gampanglah teorinya itu dimengerti oleh kaum yang tertindas dan sengsara, yakni kaum melarat-kepandaian yang berkeluh-kesah itu.” Jadi, Marxisme inilah yang membentuk watak Njoto.

Ketika Kongres Kebudayaan Indoneia ke-III pada 1954 Njoto berujar mengenai literasi kebudayaan “menolak yang lama mengambil dari yang lama itu unsur-unsurnya yang positif, meneruskanya dan mengembakannya secara kreatif. Perlu diingat; yang baru itu tidak ada artinya, jika ia tidak lebih baik daripada yang lama.”Artinya Njoto menjadikan marxisme jauh dari kata dogmatis yang kebanyakan dianut oleh kaum marxisme orthodox.

Bab-bab bukunya terdapat tentang marxisme sebagai ilmu, filsafat proletariat, ekonomi sosialis, dan sosialisme Indonesia. Dalam bukunya Njoto banyak menuliskan tentang buruh dan tani, bahwa apa yang terjadi di Negara tiongkok dan rusia dulu bahwa kesukarelaan adalah satu-satunya dasar yang digunakan dalam mengkolektivisasikan pertanian. Industri nasional harus diprioritaskan berikut upah buruh yang patut diberi. Semuanya demi kemakmuran Negara dan rakyatnya.

Nilai-nilai tauladan yang patut dicontoh dari Njoto yakni, ia orang yang murah hati, sering membantu temannya yang sering kesulitan. Ia dianggap serba bisa oleh kawan-kawannya Joesoef isak, Jeane Luyke, Amarzan, Umar Said dan Oey Hay Djoen. Njoto ahli di berbagai bidang mulai urusan politik, seni, olahraga hingga tempat-tempat yang menyajikan makanan lezat. Sejak muda ia aktif berpolitik, orang seperti dirinya tidak banyak ditemukan pada eranya. Hal ini kemungkinan didorong oleh latar belakang ayahnya yang juga sebagai aktor politik dan berdagang. Orang yang pintar berpolitik dan berdagang pada masanya tentu bukan orang biasa yang mempunyai kemampuan biasa.

Di akhir hayatnya Njoto hilang, dianggap meningal dunia pasca peristiwa G30S, PKI dan Underbownya tertuduh sebagai dalang pembunuhan para Jendral. Soeharto yang mengambil alih kekuasaan sangat buas memburu PKI sampai tuntas. Jutaan orang dibunuh secara sadis dan lainnya dipenjara tanpa pengadilan dan tanpa durasi kurungan. Hal-hal yang dapat ditiru dari Njoto adalah sosok yang cerdas, senang membaca, dan pandai menulis. Ia orang yang disiplin dalam bekerja dan tegas dalam mengambil keputusan. Selain itu, Njoto sebagai bapak yang tangguh memiliki enam anak dari Soetarni istrinya.

Di akhir bukunya Njoto menuliskan “Tanpa persatuan nasional dengan kaum buruh dan tani sebagai kekuatan pokoknya dan Nasakom sebagai porosnya, takkan ada pelaksanaan Manipol secara konsekuen, sedang tanpa pelaksanaan Manipol secara konsekuen, takkan ada Sosialisme Indonesia.” Manipol adalah sebuah konsepsi manifestasi politik Presiden Soekarno yang dibarengi dengan USDEK yaitu meliputi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional. Njoto dengan kedekatannya dengan Soekarno ia dianggap sebagai Soekarnois. Akan tetapi, jiwa Nasionalisme Njoto tidak melunturkan jiwa Sosialisme sejatinya.

Penulis mendapat banyak nilai tauldan yang patut dicontoh dari seorang Njoto. Roeslan Abdul Ghani dalam Di Hadapan Tunas Bangsa bercerita mengenai retorika Njoto di hadapan peserta sidang MPR “aku cinta kemerdekaan karena aku kenal deritanya rakyat jajahan, aku cinta keadilan karena aku kenal deritanya rakyat diperlakukan sewenang-wenang, dan aku cinta kemakmuran rakyat karena aku kenal deritanya rakyat kelaparan.” Njoto menyampaikannya dengan penuh penghayatan. Njoto patut dicatat dalam sejarah perjuangan revolusi Indonesia, baik sebagai pahlawan maupun rakyat yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian bagi para pembaca dapat meneruskan perjuangannya dan ikut serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang saat ini jauh dan belum terlaksanakan.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa setiap orang memiliki sejarah yang berbeda-beda. Masa lalu akan menggali kuburan sendiri dan masa depan akan menulis jalan ceritanya bersama-sama. Marilah kita bersama-sama menegakan kedaulatan rakyat atas negara, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengambil contoh perjuangan dari kawan Njoto, kita buang yang buruknya dan ambil yang baiknya, sekian.

Daftar Pustaka

Aziz Firdausi, Fadrik. 2017. Njoto Biografi Pemikiran 1951-1965. Tangerang : Marjin Kiri

Njoto. 1962. Marxisme; Ilmu dan Amalnya, , Jakarta : Harian Ra’jat

Seri Buku Tempo. 2010. Njoto, Peniup Saxofon di Tengah Prahara. Jakarta : KPG.

Read More